Bawaslu Kota Blitar Hadiri Finalisasi Laporan Implementasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Jawa Timur
|
Bawaslu Kota Blitar menghadiri Finalisasi Laporan Implementasi Bidang Penguatan Kelembagaan – Pilot Project Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada 24–26 November 2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep. Kehadiran Bawaslu Kota Blitar dipimpin oleh Roma Hudi Fitrianto selaku Ketua, bersama M. Nur Aziz dan Sarwi Ruci sebagai Anggota Bawaslu Kota Blitar. Kegiatan ini diikuti seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project, termasuk Kota Blitar, Probolinggo, Ngawi, Malang, Tulungagung, Bangkalan, Kota Mojokerto, dan Kota Malang. Masing-masing daerah mempresentasikan capaian, tantangan, dan model implementasi sub tema penguatan kelembagaan. Dalam kesempatan ini, Bawaslu Kota Blitar memaparkan hasil dan praktik baik pada sub tema Akuntabilitas Keuangan.
Dalam pemaparannya, Bawaslu Kota Blitar menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam akuntabilitas keuangan meliputi penataan jobdesc, pemenuhan batas waktu penyelesaian dokumen, serta penataan arsip lama sejak tahun 2017. Melalui intervensi yang dilakukan selama pilot project, seluruh jajaran akhirnya memahami alur penyelesaian dokumen keuangan dengan benar dan disiplin menjalankan mekanisme cashless. Pemahaman terhadap retensi arsip juga meningkat sehingga dokumen dapat dipilah sesuai status aktif, inaktif, permanen, maupun musnah. Bawaslu Kota Blitar juga menyampaikan rangkuman satu menit mengenai inti pilot project, mencakup penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, hingga digitalisasi dokumen. Perubahan tersebut terbukti mendorong budaya kerja yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Bawaslu Kota Blitar turut memaparkan best practice, termasuk perbaikan ruang arsip, penataan dokumen sesuai jadwal retensi, serta dukungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dalam penyediaan box arsip dan pendampingan digitalisasi. Faktor kunci keberhasilan terletak pada kesadaran bersama seluruh jajaran tentang pentingnya penyelamatan arsip sebagai bagian dari integritas kelembagaan. Praktik baik ini dinilai realistis, tidak membutuhkan anggaran besar, dan dapat direplikasi oleh seluruh Bawaslu kabupaten/kota. Efektivitasnya terlihat dari semakin cepatnya proses pencarian dokumen dan berkurangnya catatan perbaikan dalam laporan keuangan. Selain itu, penataan dokumen membuat sistem pelaporan lebih mudah diaudit dan akurat.
Pada bagian penutup, Bawaslu Kota Blitar menegaskan pentingnya penyelarasan delapan sub tema penguatan kelembagaan, di mana akuntabilitas keuangan menjadi fondasi semua aspek lainnya. Pengelolaan keuangan yang tertib mendorong penguatan tata kelola internal, meningkatkan kualitas data, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Seluruh pilot project diharapkan menjadi model implementasi yang efektif bagi daerah lain dalam memperkuat kapasitas kelembagaan. Bawaslu Kota Blitar berharap evaluasi dua tahun mendatang menunjukkan dampak jangka panjang terhadap profesionalisme, integritas, dan kesiapan Bawaslu menghadapi tantangan pemilu yang semakin kompleks. Selain itu, konsistensi dalam menjalankan rencana aksi di semua sub tema menjadi kunci keberhasilan penguatan kelembagaan secara nasional.
