Lompat ke isi utama

Berita

Ikuti Reboan Sharing Session Bawaslu Jatim, Pimpinan dan Sekretariat Bawaslu Kota Blitar Ikuti Simulasi Sengketa Proses Pendaftaran Parpol Pemilu 2029

bawaslu

Jajaran pimpinan bersama staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar mengikuti kegiatan Reboan Sharing Session bertajuk "Penguatan Kapasitas Sekretariat melalui Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Pemilu 2029 Vol.2" secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Bawaslu Kota Blitar, Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini diikuti jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur dan menjadi penutup rangkaian sharing session tahun 2026. 

Pada sesi pembukaan, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Rusmifahrizal Rustam, S.H., mengapresiasi penyiapan bahan simulasi kasus sekaligus menekankan bahwa sengketa pendaftaran partai politik memiliki tenggat waktu ketat. Ia mengarahkan agar perbedaan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terlebih dahulu diupayakan melalui jalur mediasi apabila kendala teknis seperti Silon dapat diurai serta dokumen fisik keanggotaan dan kantor telah terpenuhi, sambil mengingatkan bahwa produk rekomendasi dan putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan KPU. 

Memasuki pemaparan materi yang dimoderatori staf penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Muhammad Rusdi Firdaus, Kasubbag PPPS Bawaslu Kabupaten Jember, Akbar Fahreza, membedah simulasi penyelesaian sengketa tahapan penelitian administrasi dan verifikasi keanggotaan partai politik. Ia menggarisbawahi bahwa KPU tidak boleh menetapkan status TMS secara sepihak tanpa koordinasi dengan Liaison Officer (LO) partai—termasuk melalui video call—serta menguji alat bukti seperti e-KTP, KTA, surat pernyataan bermaterai, dan bukti elektronik secara by name by address. 

Pemaparan berikutnya disampaikan Kasubbag PPPSH Bawaslu Kota Batu, Dwi Kusharianti, yang mengulas syarat formil, objek sengketa, dan legal standing berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, termasuk batas waktu pengajuan tiga hari kerja dan alur pra-ajudikasi melalui mediasi maksimal dua hari berturut-turut. Sejalan dengan diskusi serta tindak lanjut kegiatan, jajaran sekretariat juga diarahkan untuk merapikan administrasi permohonan, menertibkan pengunggahan Form A ke Rumah Data, serta menyongsong agenda rapat koordinasi luring Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada awal tahun 2027.