Penutupan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Jatim: Langkah Akhir yang Menjadi Awal Penguatan Berkelanjutan
|
Bawaslu Provinsi Jawa Timur resmi menutup rangkaian Penguatan Kelembagaan bersama Komisi II DPR RI pada Kamis, 20 November 2025 di JW Marriott Hotel Surabaya. Penutupan ini menjadi akhir dari 40 rangkaian kegiatan yang telah digelar di 38 titik sejak 19 Agustus 2025, melibatkan 2.850 peserta dan 152 narasumber dari unsur akademisi, pemantau, hingga penyelenggara pemilu. Bawaslu Kota Blitar hadir sebagai undangan dalam kegiatan tersebut, diwakili oleh Ketua Bawaslu Kota Blitar, Roma Hudi Fitrianto. Kehadiran ini menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda konsolidasi kelembagaan yang diperkuat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menyampaikan bahwa rangkaian panjang penguatan kelembagaan merupakan komitmen provinsi dalam menyiapkan kualitas pengawasan pemilu yang semakin adaptif. Ia menegaskan bahwa dukungan Komisi II DPR RI telah membuka ruang dialog yang memperkaya proses peningkatan kapasitas Bawaslu di seluruh tingkatan. Bawaslu Kota Blitar turut mencermati pesan tersebut sebagai arah pembelajaran penting dalam menetapkan prioritas penguatan internal. Warits juga menyoroti tantangan pemilu yang semakin kompleks, mulai dari disinformasi hingga perkembangan teknologi baru. Dalam sambutannya ia menegaskan, “Bawaslu Jawa Timur tidak berhenti belajar dan memperkuat diri. Ini adalah investasi besar untuk kesiapan pengawasan pemilu di masa yang akan datang.”
Pada kesempatan yang sama, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan akan terus dijalankan secara berkelanjutan melalui delapan bidang strategis. Fokus tersebut mencakup tata kelola, literasi demokrasi, layanan PPID, pengolahan data, hubungan kelembagaan, modernisasi birokrasi, peningkatan kinerja, hingga akuntabilitas keuangan. Bawaslu Kota Blitar telah menjadi bagian dari pilot project khususnya pada bidang akuntabilitas keuangan, mengingat pentingnya transparansi dan penguatan tata kelola anggaran dalam pengawasan pemilu. Keterlibatan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan profesionalitas dan efisiensi kinerja Lembaga. Aspirasi ini juga sejalan dengan arah besar yang dibangun Bawaslu Jatim dalam memperkuat budaya kerja modern dan berintegritas.
Selain itu, Bawaslu Jatim menekankan pentingnya pengembangan literasi politik berbasis catatan peristiwa pemilu, yang dinilai sebagai pendekatan lebih konkret untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Langkah ini membuka peluang untuk memperkuat dokumentasi pengawasan sebagai bagian dari pendidikan publik. Roma Hudi Fitrianto melihat agenda provinsi tersebut sebagai fondasi penting untuk memperkuat kualitas pengawasan di Kabupaten/Kota. Ia menilai bahwa arah kebijakan provinsi harus menjadi rujukan bersama dalam membangun pengawasan yang adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan dukungan provinsi, Bawaslu Kota Blitar siap memperkuat kontribusinya dalam menjaga integritas demokrasi di wilayah Kota Blitar.
