Sekretariat Bawaslu Kota Blitar Gelar Pelatihan SKP bagi PPPK yang Baru Terlantik
|
Sekretariat Bawaslu Kota Blitar menyelenggarakan pelatihan pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru dilantik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kewajiban pengisian SKP sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja (15/08/2025). SKP merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh Aparatur Sipil Negara, khususnya PPPK, sebagai bentuk monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban. Melalui pelatihan ini, peserta diberikan arahan teknis agar lebih memahami alur pengisian SKP. Dengan demikian, PPPK dapat menyusun laporan kinerja secara sistematis sesuai ketentuan.
Staf Divisi SDM Bawaslu Kota Blitar berperan sebagai pengarah dalam pelaksanaan pelatihan ini. Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum penyusunan SKP, prosedur pengisian, serta indikator yang digunakan dalam menilai kinerja. Arahan ini penting agar setiap PPPK memahami aspek administratif sekaligus teknis dalam penyusunan SKP. Selain itu, juga ditekankan pentingnya kedisiplinan dalam menyelesaikan pengisian SKP secara tepat waktu. Dengan begitu, hasil yang diperoleh dapat menjadi dasar evaluasi yang akurat terhadap kinerja pegawai.
Pengisian SKP diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai refleksi pencapaian kinerja. Setiap PPPK akan terdorong untuk meningkatkan kualitas kerja melalui target-target yang ditetapkan. Hal ini juga mendukung terwujudnya budaya kerja yang lebih profesional dan terukur di lingkungan Bawaslu Kota Blitar. Dengan adanya sistem SKP, pelaksanaan tugas setiap pegawai akan lebih terarah sesuai tanggung jawabnya. Pada akhirnya, pelatihan ini menumbuhkan kesadaran pentingnya akuntabilitas dalam bekerja.
Kehadiran PPPK dalam pelatihan SKP menunjukkan keseriusan mereka dalam memahami kewajiban sebagai aparatur baru. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan tidak ada kendala dalam proses pengisian SKP di Bawaslu Kota Blitar. Pelatihan ini juga memperkuat koordinasi antara sekretariat dan jajaran PPPK dalam membangun sistem kerja yang lebih efektif. Melalui bimbingan Divisi SDM, para pegawai memiliki bekal yang cukup untuk melaksanakan pengisian SKP sesuai aturan. Dengan demikian, proses pengawasan Pemilu dapat didukung oleh tata kelola aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas.
