Bawaslu Kota Blitar Ikuti Rakor Penyusunan Laporan Akhir 2026, Tekankan Substansi dan Dampak Nyata Program Kerja
|
Jajaran Pimpinan bersama Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2026 dan Sistematika Rencana Kerja 2027 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring (Zoom Meeting) dari Kantor Bawaslu Kota Blitar, Jl. Tanjung No. 109, Kota Blitar, Selasa (10/11/2026).
Hadir mengikuti kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Kota Blitar selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Kepala Subbagian Pengawasan, serta jajaran staf bagian pengawasan. Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, S.Sos., didampingi oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Eka Rahmawati, serta Kepala Bagian Pengawasan Lesmana, S.H., M.H.
Dalam arahannya, A. Warits menegaskan bahwa penyusunan laporan akhir tahun tidak boleh sekadar diposisikan sebagai penggugur kewajiban administratif atau rutinitas formalitas semata. Menurutnya, laporan harus mampu memuat gambaran substansial mengenai capaian kerja, kendala yang dihadapi, serta dampak nyata (impact) dari setiap program yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir.
"Evaluasi yang tertuang dalam laporan akhir harus menjadi pijakan dasar dan bahan rujukan utama dalam merumuskan perencanaan program tahun berikutnya (2027) agar lebih terukur, terarah, dan solutif terhadap persoalan nyata di lapangan," tegas A. Warits.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Jatim, Eka Rahmawati, memaparkan perihal pentingnya kualitas dan substansi laporan akhir. Setiap klaim kegiatan dalam laporan wajib didukung oleh data faktual, bukti otentik, serta instrumen verifikasi (source of verification) yang jelas. Selain itu, ditekankan pula perlunya analisis kesenjangan (gap analysis) terhadap program yang direncanakan di awal tahun namun tidak terlaksana demi menjaga transparansi pertanggungjawaban publik.
Paparan teknis terkait sistematika penulisan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2026 kemudian dilanjutkan oleh PIC Teknis, Maulana Hasun. Sistematika tersebut mencakup Bab Pendahuluan, Laporan Capaian Output, Laporan Pencegahan, Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Pengawasan Partisipatif, Hubungan Antar Lembaga, hingga Penutup.
Dalam rakor ini juga diumumkan mekanisme asistensi di mana Bawaslu Provinsi menunjuk 9 Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Tim Reviewer—termasuk Bawaslu Kota Blitar—untuk mendampingi proses review draf laporan akhir wilayah binaan secara bertahap hingga pertengahan Desember 2026.
