Penguatan Kelembagaan Lewat Akuntabilitas Keuangan, Bawaslu Kota Blitar Mapping Jabatan Staf Untuk Penuhi Rencana Aksi
|
Bawaslu Kota Blitar menyelenggarakan rapat internal dengan fokus pembahasan mapping jabatan sebagai bagian dari progress pelaksanaan pilot project di Bawaslu Kota Blitar. Pelaksanaan mapping jabatan ini juga merupakan upaya dalam pemenuhan rencana aksi sebagai pilot project akuntabilitas keuangan dan penguatan kelembagaan (09/08/2025). Rapat ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Blitar dengan melibatkan seluruh staf sekretariat. Ketua Bawaslu Kota Blitar, Roma Hudi Fitrianto memberikan arahan sekaligus membuka jalannya rapat. Ia menekankan pentingnya pemetaan jabatan dalam meningkatkan efektivitas kerja kelembagaan. Dengan adanya pemetaan yang jelas, setiap staf diharapkan mampu menjalankan perannya secara lebih optimal.
Dalam arahannya, Roma Hudi Fitrianto menyampaikan bahwa setiap staf perlu menyimak dengan seksama pembagian tugas yang disampaikan pada rapat tersebut. Menurutnya, mapping jabatan ini bukan hanya sekadar pembagian kerja, tetapi juga strategi untuk memperkuat kinerja lembaga. Ia berharap pemetaan jabatan dapat menciptakan beban kerja yang proporsional sesuai kapasitas masing-masing staf. “Mapping jabatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan setiap staf memiliki peran yang jelas dan proporsional. Harapan kami, pemetaan ini dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan Bawaslu Kota Blitar yang transparan, akuntabel, dan siap menjadi contoh bagi daerah lain,” tegas Roma. Pernyataan tersebut menjadi penegasan arah kebijakan kelembagaan yang sedang dibangun.
Pada kesempatan yang sama, Ihda Rohmawati selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar memaparkan tugas dan fungsi dari masing-masing staf sekretariat. Ia menjelaskan secara rinci peran yang harus dijalankan sesuai jabatan yang diemban. Menurut Ihda, pemetaan jabatan ini sangat penting agar beban kerja dapat dibagi secara merata. “Pemetaan jabatan ini penting agar beban kerja staf bisa lebih seimbang dan tidak menumpuk pada individu tertentu. Dengan adanya mapping jabatan, kami berharap tercipta sistem kerja yang lebih efektif dan mendukung keberhasilan pilot project akuntabilitas keuangan,” ungkapnya. Dengan begitu, setiap individu memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur.
Ihda Rohmawati dalam pemaparannya juga melakukan review terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang selama ini berjalan. Review tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus menemukan solusi agar pekerjaan dapat lebih efektif. Bawaslu Kota Blitar berharap langkah ini mampu memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan struktur kerja yang lebih jelas, Bawaslu Kota Blitar optimis dapat menjalankan pilot project dengan hasil yang maksimal.
