BPKP Dorong Akuntabilitas Keuangan Bawaslu Demi Pemilu yang Transparan dan Berintegritas
|
Dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Blitar yang bertema “Akuntabilitas Keuangan sebagai Wujud Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kepercayaan Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu” yang dilaksanakan pada Senin, 6 Oktober 2025 di Hotel Puri Perdana Kota Blitar, hadir Alfiandry, Ak., CA., CGCAE, selaku Koordinator Pengawasan Bidang IPP Polkamhum PMK Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber. Dalam penyampaiannya, Alfiandry menyoroti bahwa setiap kegiatan Bawaslu memiliki potensi risiko yang perlu diantisipasi melalui penerapan tata kelola keuangan yang baik. Ia menjelaskan bahwa BPKP memiliki mandat untuk melakukan pengawasan dan memberikan jaminan tata kelola agar pengelolaan anggaran publik di lingkungan penyelenggara pemilu berjalan sesuai prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Melalui pengawasan yang kuat, BPKP berupaya memastikan setiap penggunaan anggaran mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan kredibel.
Lebih lanjut, Alfiandry menegaskan bahwa pengawasan akuntabilitas anggaran Pemilu dan Pemilihan bertujuan memastikan pengelolaan keuangan berjalan efisien, transparan, bebas dari fraud, serta berorientasi pada hasil yang mendukung peningkatan kepercayaan publik. Ia menyampaikan bahwa tata kelola keuangan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sistem administratif, tetapi juga merupakan instrumen penguatan kelembagaan yang mencerminkan komitmen integritas. Dalam konteks ini, BPKP berperan aktif dalam memberikan asistensi dan pengawasan untuk memastikan agar setiap tahapan pengelolaan anggaran hibah maupun operasional di Bawaslu berjalan sesuai regulasi. Menurutnya, penerapan prinsip good governance dan peningkatan kapasitas SDM di bidang keuangan merupakan kunci untuk menciptakan lembaga pengawas pemilu yang profesional dan berdaya saing.
Dalam paparannya, Alfiandry juga menyinggung sejumlah kasus di berbagai daerah yang menggambarkan pentingnya pengawasan internal dan transparansi publik terhadap penggunaan dana pemilu. Ia menjelaskan bahwa di era digital saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan integritas keuangan. Oleh karena itu, Bawaslu di semua tingkatan diharapkan tidak hanya fokus pada fungsi pengawasan kepemiluan, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel. Ia menegaskan bahwa menjaga reputasi lembaga di ruang publik merupakan bagian dari tanggung jawab moral penyelenggara negara dalam memperkuat demokrasi yang bersih.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber yang membahas strategi pengawasan keuangan dan praktik pencegahan penyimpangan anggaran. Alfiandry menyampaikan apresiasi atas komitmen Bawaslu Kota Blitar dalam memperkuat kelembagaan melalui peningkatan transparansi dan integritas keuangan. Ia menegaskan bahwa sinergi antara BPKP dan Bawaslu sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran publik yang efektif dan berorientasi pada hasil. “Akuntabilitas bukan sekadar laporan, tetapi cerminan tanggung jawab moral terhadap kepercayaan masyarakat,” ujar Alfiandry menutup paparannya. Ia berharap langkah-langkah penguatan ini dapat menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan, efisien dan berintegritas di masa depan.
