Bawaslu dan KPU Kota Blitar Perkuat Sinergi dalam Evaluasi Pengadaan Logistik Pilkada 2024
|
Kota Blitar – Sinergi antara Bawaslu dan KPU Kota Blitar kembali terlihat dalam kegiatan Rapat Evaluasi Pengadaan Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Blitar pada 19 Maret 2025 ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Blitar, Roma Hudi Fitrianto, sebagai narasumber. Evaluasi ini menjadi ajang penting untuk meninjau pelaksanaan perencanaan, pengadaan, dan distribusi logistik selama tahapan pemilihan. Melalui kegiatan ini, kedua lembaga memperkuat koordinasi untuk memastikan seluruh proses logistik berjalan lancar dan transparan. Sinergitas ini menjadi pondasi utama dalam menjaga integritas pemilu di Kota Blitar.
Dalam kesempatan tersebut, Roma Hudi Fitrianto menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin erat antara Bawaslu dan KPU Kota Blitar. Ia menilai bahwa kolaborasi antarlembaga penyelenggara pemilu merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan logistik yang efektif. Roma juga menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian proses pemilihan. Dengan komunikasi yang intens dan koordinasi yang baik, setiap potensi kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Hal ini menjadi wujud nyata kolaborasi kelembagaan yang solid di tingkat daerah.
Dalam pemaparannya, Roma menyoroti pentingnya penerapan prinsip 6T dalam pengelolaan logistik pemilu, yakni tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat anggaran. Ia menekankan bahwa sinergi antara Bawaslu dan KPU memiliki peran vital dalam memastikan seluruh tahapan pengadaan logistik berjalan sesuai dengan regulasi. Evaluasi ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya optimalisasi sistem digital untuk pemantauan logistik dan penerapan teknologi pelacakan berbasis GPS. Selain itu, pelatihan bagi petugas PPK, PPS, dan KPPS turut diusulkan guna meningkatkan kapasitas dalam penanganan logistik pemilu. Semua langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keandalan sistem logistik pada pemilihan mendatang.
Rapat evaluasi ini menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan KPU bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah sinergi yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Melalui komunikasi yang terbuka dan komitmen bersama, kedua lembaga bertekad menjaga agar pelaksanaan pemilu di Kota Blitar tetap berjalan transparan, efisien, dan berintegritas. Bawaslu Kota Blitar juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi. Ke depan, sinergitas yang terjalin ini diharapkan menjadi teladan bagi penyelenggara pemilu di daerah lain dalam mewujudkan pemilihan yang profesional dan berkeadilan.
