Belajar dari Jurnalis: Bawaslu Kota Blitar Ikuti Bedah Buku Pemilu Serentak Terbesar
|
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HPPPH) Bawaslu Kota Blitar bersama staf humas mengikuti kegiatan bedah buku yang dilaksanakan secara daring pada 14 Agustus 2025. Kegiatan ini digelar dalam rangka penguatan pemberitaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD) menghadirkan karya tulis berjudul Catatan Jurnalis Pemilu: Sejarah Keserentakan Pertama Terbesar di Dunia. Buku tersebut merekam berbagai peristiwa penting pada pelaksanaan Pemilu serentak pertama yang berlangsung di Indonesia. Dengan hadirnya karya ini, pengawas Pemilu diharapkan memperoleh sudut pandang baru dalam memahami dinamika demokrasi.
Kegiatan bedah buku dibuka oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya pencerdasan demokrasi melalui media literasi. Menurutnya, buku ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh bagi jajaran penyelenggara Pemilu. Lolly menekankan bahwa catatan jurnalis dalam buku tersebut menghadirkan sudut pandang berbeda, termasuk menyingkap celah pengawasan yang terkadang luput dari perhatian. Oleh karena itu, kegiatan ini relevan bagi seluruh jajaran Bawaslu yang bertugas menjaga integritas demokrasi.
Buku Catatan Jurnalis Pemilu disusun oleh KPPD dengan melibatkan berbagai jurnalis yang mengamati jalannya Pemilu serentak. Setiap penulis menyajikan pengalaman dan analisis yang beragam, sehingga menghasilkan perspektif komprehensif mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia. Dinamika peristiwa yang terekam dalam buku ini menampilkan sisi lain dari penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, karya ini juga menjadi cermin evaluasi bagi Bawaslu dalam memperkuat fungsi pengawasan. Dengan demikian, literasi ini berperan penting dalam memperkaya pengetahuan jajaran pengawas Pemilu.
Partisipasi Bawaslu Kota Blitar dalam bedah buku ini mencerminkan komitmen untuk terus memperkuat kapasitas pemberitaan dan komunikasi publik. Kehadiran kordiv HPPPH bersama staf humas menunjukkan keseriusan dalam memahami isi buku sebagai bekal kerja kehumasan. Melalui kegiatan ini, pengawas Pemilu di daerah dapat menyelaraskan perspektif dengan pengawas di tingkat pusat. Dengan pemahaman literasi yang lebih luas, pemberitaan terkait pengawasan akan semakin berkualitas dan berimbang. Pada akhirnya, kegiatan ini mendukung peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang transparan, edukatif, dan responsif terhadap dinamika demokrasi.