Lompat ke isi utama

Berita

Persiapan Penetapan DPT, Bawaslu Kota Blitar Perkuat Sinergi Melalui Rakor

roma

Kota Blitar, 17 September 2024 – Bawaslu Kota Blitar menyelenggarakan rapat koordinasi Penyelenggara Pemilu untuk Memperkuat Sinergi sebagai Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pilkada Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Graha Kagawara, Hotel Puri Perdana, dengan tujuan memastikan proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT) berjalan lancar dan sesuai prosedur.

Acara ini dihadiri jajaran penyelenggara Ad Hoc di Kota Blitar, termasuk Panwaslu Kecamatan, PPK, Panwaslu Kelurahan, PKD, KPU, serta pemateri dari Dispendukcapil dan Kodim 0808. Dalam acara ini, Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya menyampaikan sambutan yang berisi terkait adanya 8 tahapan dalam Pilkada yang akan dilaksanakan oleh KPU.  Ia menambahkan bahwa koordinasi antara KPU dengan Bawaslu berjalan dengan baik. Ketua KPU berharap agar hasil Pilwali sesuai dengan Undang-Undang. 

Ketua Bawaslu Kota Blitar, Roma Hudi Fitrianto, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tahapan penting seperti penetapan DPT. “Meski bekerja bersama, setiap lembaga tetap harus menjalankan tugas sesuai dengan koridor masing-masing” ungkapnya. Roma juga menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilu.

Pada pelaksanaan Pilkada ini, Dispendukcapil juga turut bersinergi dengan melakukan penyortiran terhadap data kependudukan yang dianggap tidak sesuai, seperti adanya double NIK dan menindaklanjuti warga yang belum melakukan perekaman KTP dengan melakukan pelayanan jemput bola serta door to door. Selain itu, Dispendukcapil akan terus melakukan pencocokan dan perbaikan data terkhusus data para pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024, dan harapannya PKD dapat melakukan sosialisasi terkait perekaman KTP kepada masyarakat.

Rudi Agus Saputro, perwakilan dari Kodim 0808 menekankan terkait pentingnya netralitas pada TNI dalam Pilkada serentak nantinya, sehingga apabila terdapat anggota TNI yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas, maka akan diberikan sanksi. Selain itu, dalam mewujudkan Pilkada yang damai, diperlukan adanya sinergi yang kuat antar stakeholder. 

ada