Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Blitar Gelar Rapat Koordinasi Teknis Optimalisasi Aplikasi Pengawasan untuk Pengawas Adhoc

Rapat

Kota Blitar – Pada tanggal 7 Oktober 2024, Bawaslu Kota Blitar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Optimalisasi Aplikasi Pengawasan bagi jajaran pengawas adhoc. Acara ini diadakan di Kantor Bawaslu Kota Blitar dan dihadiri oleh seluruh Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Blitar. Rapat bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penggunaan aplikasi Siwaslih yang akan digunakan oleh para Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada pemilu mendatang.

Ketua Bawaslu Kota Blitar, Roma Hudi Fitrianto membuka kegiatan dengan memberikan penjelasan mengenai pentingnya aplikasi Siwaslih dalam proses pengawasan pemilu. Ia menegaskan bahwa aplikasi ini akan menjadi alat utama yang memudahkan pengawasan di lapangan. 

"Penggunaan Siwaslih oleh PTPS sangat krusial, dan kami berharap seluruh pengawas dapat menguasai fitur-fitur di dalamnya dengan baik untuk menjaga integritas pengawasan," ungkapnya.

Dalam sesi ini, para pengawas adhoc didampingi oleh staf teknis melakukan praktik langsung penggunaan aplikasi Siwaslih. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para pengawas dapat memahami cara mengoperasikan aplikasi tersebut secara efektif.

Selain itu, Sarwi Ruci, Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kota Blitar, juga memberikan arahan terkait pengisian data di aplikasi Siwaslih. "Biodata yang dimasukkan harus benar-benar lengkap dan jelas, mulai dari nama hingga detail lainnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan data yang terinput akurat. Jangan lupa, username dan password untuk akses Siwaslih harus diingat dengan baik," ujar Sarwi.

Ia juga menambahkan bahwa panduan penggunaan aplikasi Siwaslih harus diunduh dan dipelajari terlebih dahulu oleh para pengawas agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lancar.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Kota Blitar berharap jajaran pengawas adhoc siap mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam tugas pengawasan pemilu, sehingga setiap tahapan pemilu dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.